NU, Pancasila, dan Tiga Model Ukhuwwah

Oleh: Dr. (HC). Ir. A. Helmy Faishal Zaini (Sekjend PBNU)

Sungguhpun problem filosofis yang kita hadapi hari ini adalah masih kaburnya dan belum kunjung jernihnya mendudukkan dua terminologi yang sesungguhnya berbeda, namun cenderung kita anggap sama. Dua terminologi yang dimaksud adalah bangsa dan negara.

Secara epistemik dua terma tersebut sesungguhnya jika kita renungkan memiliki makna yang berbeda. Bangsa adalah sebuah kelompok masyarakat yang terikat sebab memilki rasa kesamaan antara satu dengan yang lain. Sementara negara adalah organisasi pada sebuah wilayah yang memiliki supremasi tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jika terma pertama merujuk pada rasa maka terma kedua lebih bernuansa administratif dan legal formal.

Kejelasan epsitemik dua terma tersebut sesungguhnya akan berguna bagi kita untuk manjawab sebuah pertanyaanyaan sesungguhnya Indonesia sebagai sebuah negara yang kita kenal sampai hari ini siapakah yang melahirkan serta membidaninya? Jawabannya tentu saja bukan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah bangsa Ambon, Maluku, Jawa, Sumatra, dan semua ras yang bersemangat serta memiliki kesamaan nasib kala itu ingin terbebas dari penjajahan. Semua ras tersebut meminjam sejarawan Agus Sunyoto (2013) bisa diringkus dalam sebuah terma yakni bangsa Nusantara.

Dalam perjalanan “melahirkan” Indonesia, penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu modal penting. Sebab, adalah suatu transformasi budaya yang tidak mudah untuk memadupadankan sekaligus menyatukan adanya kepelbagaian. Bahkan jika melihat fakta-fakta historis, bangsa Nusantara telah memiliki modal sosial yang sangat berharga, suatu karakter kepribadian yang khas. Karakter itu tecermin dari adanya kekayaan etnisitas, suku, ras, agama, dan golongan yang begitu plural. Indonesia memiliki lebih dari seribu suku bangsa, dengan dua suku besar Jawa dan Sunda, dan suku-suku besar lainnya, tetapi kita mampu membangun suatu kerukunan antarumat beragama yang telah menjadi teladan dunia.

Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara yang mengikuti dinamika perkembangan modernitas sebagai sebuah tuntutan global. Dengan demikian, keunikan dari karakter kepribadian Nusantara yang khas ini dapat menggabungkan tiga pilar penting, yakni Pertama, Islam sebagai sistem nilai dan agama yang dianut oleh mayoritas. Kedua, adanya sistem demokrasi Pancasila yang menjamin adanya kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya, dan  ketiga tantangan adanya modernitas di sisi yang lain. Sekali lagi, penggabungan tiga aspek penting dalam suatu harmoni kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tidaklah mudah.

K.H. Mahfudz Siddiq (1906-1944) pada 1935 menginisiasi suatu konsep yang sangat menarik terkait dengan karakter kepribadian Nusantara. Konsep itu ia namakan mabadi’ khairi ummah (pilar-pilar masyarakat ideal). Pada awalnya konsep tersebut hanya mencakup tiga pilar, kemudian pada masa sesudahnya dikembangkan menjadi lima pilar, yaitu ash-shidqu (pilar kejujuran dan kebenaran), al-amanah walwafa’ bil ‘ahdi (pilar kesetiaan dan komitmen), al-‘adalah (pilar keadilan), at-ta‘awun (pilar solidaritas), serta al-istiqamah (pilar kedisiplinan dan konsistensi). Melalui organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan tempatnya bernaung dan mendarmabaktikan diri, Mahfudz Shiddiq mengampanyekan pembentukan karakter bangsa yang bersendi pada pilar-pilar tersebut.

Sekali lagi kita patut untuk bersyukur atas ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri pada hakikatnya adalah kontrak sosial dan titik temu di antara para pendiri bangsa. Ini tecermin dari pidato Soekarno pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Ia manyatakan: “Kita bersama-sama mencari persatuan philoshopisce grondslag, mencari satu weltanschauung yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang Saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hajar setujui, yang sdr. Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui, yang saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari modus. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setujui”

Jauh setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara tersebut, kita tahu banyak jalan terjal yang harus dilalui. Aneka riak-riak ketidaksetujuan yang disebabkan kekurangdalaman memahami sebuah persoalan rupa-rupanya menyebabkan banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk merongrong Pancasila.

NU sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia didasari pemahaman yang jernih dengan sangat lantang mengatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Dua keputusan tersebut sesungguhnya tidak lepas dari alasan historik bahwa pendiri NU, KH. Hasyim Asy’ari adalah pencetus dan penggerak resolusi jihad. Pada titik ini sesungguhnya nasionalisme NU tidak bisa diragukan lagi. Bahkan pada muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo secara tegas NU memutuskan bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan umat Islam Indonesia.

Lebih jauh, dalam menjaga nasionalisme tersebut, Kiai Ahmad Shiddiq (1926-1991) kemudian merumuskan tiga model ukhuwwah yang sangat terkenal, yaitu  ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan bangsa), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan umat manusia). Ketiga model ukhuwah yang diformulasikan ulama Nusantara ini patut kita renungkan dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tiga konsep ukhuwwah tersebut antara satu dengan yang lainnya harus bekait kelindangan dan berjalan seayun seiringan. Ukhuwwah Basyariah menyasar konteks hubungan antar sesama manusia, Ukhuwwah Wathoniyyah membidik persaudaraan atas dasar rasa kebangsaan, sementara ukhuwwah islamiyyah dimaksudkan untuk mempererat persaudaraan berbasis keislaman.

Pada tataran praksis untuk konsep persuadaraan yang disebutkan terakhir ini (ukhuwwah Islamiyah), nyatanya masih menemukan beberapa hambatan. Almarhum Al-mahgfurlahu KH. Sahal Mahfudh mengatakan bahwa setidaknya ada empat alasan mendasar mengapa implementasi ukhuwwah Islamiyyah masih tertatih-tatih dan berjalan kurang mulus di Indonesia.

Pertama, fanatisme buta dan rasa bangga diri yang sangat berlebihan. Kedua, sempitnya wawasan, ketertutupan dan kurang atau bahkan tiadanya silaturrahim dan dialog mencari titik-titik kemaslahatan. Ketiga, tingkat akhlak yang relatif masih rendah, sehingga sering timbul sikap tahasud, dan Keempat, kesadaran dan rasa kasih sayang terhadap sesama.

Keempat hambatan tersebut nampaknya masih relevan sampai saat ini. Banyak kalangan muslim yang masih dirasa sangat fanatik dan ta’assub sehingga mereka kerap menolak dan menempatkan pandangan di luar dirinya sendiri. Kesempitan pandangan tersebut tentu saja dalam hemat saya dipicu oleh sempitnya keilmuan dan kekurang luasnya pemahaman seseorang. Sebab bagi orang yang berilmu maka ia pasti bersikap “nyumerambah” dan “nyegoro”.

Nyumerambah atau nyegoro adalah sikap yang meniru karakter lautan. Sikap laut yang paling kasat kita ketahui adalah bisa menampung apa saja, mulai yang berhraga sampai yang tak berharga sama sekali seperti sampah. Namun di tengah sikap “menampungnya” tersebut laut juga menyaringnya kemudian hari. Sampah-sampah akan dipilah dan akhirnya menepi. Inilah karakter orang yang keilmuannya mendalam. Ia bisa bergaul dengan apa dan siapa saja.

Pada dasarnya konsep ukhuwwah Islamiyah ini sangat berguna untuk membangun keutuhan bangsa. Kekompakan tersebut—utamanya ukhuwwah Islamiyah—adalah salah satu modal penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tanpa persatuan yang kuat, maka mustahil kemakmuran bangsa akan terwujud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *